Pada awal Januari 2026, dunia menyaksikan salah satu krisis geopolitik terbesar di abad ini setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS berhasil melakukan operasi militer besar-besaran di Venezuela. Hasil dari operasi tersebut, menurut pengumuman Gedung Putih, adalah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, sebelum keduanya dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi berbagai dakwaan pidana.

Peristiwa itu terjadi setelah serangkaian serangan udara dan pukulan militer yang memukul beberapa lokasi strategis di ibu kota Caracas. Dalam sebuah posting di platform media sosial milik Trump, Truth Social, Presiden AS menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari misi “penegakan hukum besar bersama aparat AS”, sekaligus menegaskan bahwa Maduro dan istrinya telah ditangkap dan diterbangkan keluar negeri.

Langkah ini segera memicu gelombang kritik dari komunitas internasional. Pemerintah Venezuela melalui pejabat tinggi negara mengecam tindakan AS sebagai penculikan atau “kidnapping” yang melanggar kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Venezuela bahkan mengecam aksi itu sebagai tindakan pengecut terhadap negara berdaulat.

Di dalam negeri AS sendiri, reaksi juga terpecah tajam. Sebagian pendukung Trump menyambut kemenangan pemerintahan AS dalam menangkap seorang pemimpin yang lama dikritik Washington karena dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba internasional. Namun kritik datang dari banyak pihak politik, termasuk dari tokoh Demokrat yang menyebut tindakan Trump sebagai tidak bijaksana, berpotensi melanggar hukum internasional, serta dapat menimbulkan perang berkepanjangan di kawasan.

Dampak dari operasi tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan bilateral AS–Venezuela. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat yang memunculkan kecaman luas dari negara-negara seperti Brasil, China, Rusia, Kuba, dan banyak lainnya, yang menyebut tindakan Amerika sebagai agresi dan pelanggaran prinsip kedaulatan nasional. Sekretaris Jenderal PBB dan diplomat dari berbagai negara menggarisbawahi bahwa tindakan sepihak tanpa mandat Dewan Keamanan tidak dapat dibenarkan meskipun ditujukan untuk pemberantasan kejahatan lintas negara.

Situasi di Venezuela sendiri memasuki fase ketidakpastian tinggi. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, dilantik sebagai presiden sementara dan menolak klaim AS untuk mengendalikan pemerintahan. Di ibu kota Caracas, milisi bersenjata pro-Maduro banyak beperan untuk mempertahankan kontrol wilayah, memicu suasana tegang di jalan-jalan dan lingkungan sipil.

Selain itu, kesepakatan energi turut menjadi bagian dari dinamika pascakonflik. AS dilaporkan sedang menjajaki kesepakatan ekspor minyak Venezuela yang dapat mencapai nilai miliaran dolar, yang ditafsirkan sebagai bagian dari strategi Washington untuk mendapat keuntungan atas cadangan minyak Venezuela yang besar.

Kedepannya, dunia kini tengah mengamati bagaimana perkembangan politik di Venezuela akan berjalan apakah akan ada pemilu baru, bagaimana proses hukum bagi Maduro di AS, serta dampaknya terhadap hubungan internasional di kawasan Amerika Latin dan dunia. Peristiwa ini dipandang sebagai titik penting dalam sejarah hubungan antara kekuatan besar dan negara berdaulat, serta mempertegas bahwa hukum internasional sedang diuji di panggung global.