Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% hingga akhirnya ke 12% pada Januari 2025 telah menjadi sorotan hangat. Pemerintah, lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), memutuskan kenaikan ini dengan alasan memperkuat penerimaan negara dan menjaga stabilitas APBN. Namun, bagaimana reaksi publik?

Siapa yang Paling Terpukul?

Banyak ekonom menilai bahwa kenaikan ini akan terasa berat di dompet masyarakat kelas menengah bawah. Rumah tangga miskin disebut bakal menghadapi beban belanja yang meningkat hingga 0,86%, sementara rumah tangga kaya hanya sekitar 0,71%. Jadi, jurang ekonomi bisa semakin lebar jika tidak ada langkah afirmatif seperti subsidi tambahan.

Tanggapan Pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan ini bukan keputusan mendadak. Sejak April 2022, tarif PPN sudah naik dari 10% ke 11%. Tahap berikutnya ke 12% pun sudah direncanakan sejak awal. Namun, pemerintah memastikan banyak barang kebutuhan pokok tetap bebas PPN, seperti bahan pangan pokok dan layanan pendidikan, untuk meringankan beban masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto pun menambahkan bahwa kenaikan tarif ini akan diterapkan secara selektif, terutama untuk barang mewah. Artinya, mobil sport mahal mungkin kena pajak lebih besar, tetapi kebutuhan sehari-hari relatif aman.

Apa Kata Rakyat?

Publik, khususnya pelaku usaha kecil, merasa was-was. Kenaikan ini dikhawatirkan akan memengaruhi daya beli masyarakat yang baru saja pulih pasca-pandemi. Di sisi lain, beberapa pihak optimis bahwa dengan pengelolaan yang baik, penerimaan pajak yang meningkat bisa dialokasikan untuk pembangunan dan subsidi.

Meskipun ada alasan kuat di balik kenaikan PPN ini, tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan tersebut tidak memperburuk kesenjangan sosial. Pemerintah harus pintar-pintar dalam implementasi, terutama pada sektor-sektor yang sensitif terhadap daya beli.