Media sosial Indonesia hari ini diramaikan oleh tagar #TolakRUUTNI, yang menjadi trending topic di platform media sosial  X. Gelombang protes ini mencerminkan keresahan publik terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang sedang dibahas di DPR. 

Banyak pihak menilai revisi ini membuka peluang bagi keterlibatan militer aktif dalam jabatan sipil, yang berpotensi menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru. Tagar #TolakRUUTNI mulai ramai diperbincangkan sejak pagi dan terus meningkat hingga malam, dengan jumlah unggahan yang mencapai ratusan ribu. Warganet menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi militerisasi dalam pemerintahan sipil jika revisi UU TNI disahkan.

Akar masalah: rapat tertutup DPR dan peran militer dalam jabatan sipil

Keresahan ini mencuat setelah Komisi I DPR RI menggelar rapat tertutup bersama pemerintah untuk membahas revisi UU TNI. Salah satu poin krusial dalam rancangan revisi ini adalah pemberian wewenang bagi prajurit aktif TNI untuk menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu.

Poin ini dinilai bertentangan dengan reformasi TNI pasca-1998, yang menegaskan pemisahan antara militer dan pemerintahan sipil. Banyak aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menilai langkah ini sebagai kemunduran demokrasi yang berisiko mengembalikan dominasi militer dalam politik.

"Kita sudah belajar dari sejarah bahwa Dwifungsi ABRI di masa lalu justru membatasi ruang demokrasi dan menghambat supremasi sipil. RUU ini berpotensi mengulang kesalahan yang sama," ujar seorang aktivis dari KontraS dalam keterangannya di media sosial.

Aksi protes di depan Hotel Fairmont

Sebagai bentuk penolakan, sekelompok aktivis melakukan aksi protes di depan Hotel Fairmont, Jakarta, tempat di mana pembahasan revisi UU TNI berlangsung. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "Militer di Barak, Bukan di Pemerintahan!" dan berusaha menyampaikan aspirasi mereka kepada para anggota DPR yang hadir di dalam rapat.

Aksi ini berlangsung singkat karena pihak keamanan segera meminta para demonstran untuk meninggalkan area hotel. Meski demikian, foto dan video aksi tersebut langsung viral di media sosial, semakin memperkuat gelombang penolakan terhadap RUU TNI.

Salah satu warganet yang turut serta dalam aksi tersebut mengunggah cuitan yang berbunyi:

"Hari ini kami sahur di depan Fairmont karena nggak bisa masuk untuk bertemu anggota dewan yang sahur di dalam setelah bahas RUU TNI secara tertutup. Kalau ada rapat lagi di hotel atau tempat tertutup, kami bakal gruduk lagi! #TolakRUUTNI."

Dukungan dari musisi dan figur publik

Protes terhadap revisi UU TNI juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk musisi dan figur publik. Grup musik Feast, yang dikenal dengan lagu-lagu bertemakan sosial dan politik, turut menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI di atas panggung.

Dalam salah satu konsernya, vokalis Feast, Baskara Putra, menyerukan agar masyarakat lebih kritis terhadap kebijakan yang berpotensi membahayakan demokrasi. “Jangan diam saja. Kalau kita tidak peduli sekarang, bisa jadi kita yang akan merasakan dampaknya nanti,” ujar Baskara di hadapan para penonton.

Selain itu, berbagai organisasi mahasiswa juga mulai menyuarakan penolakan mereka, dengan rencana aksi yang akan digelar dalam beberapa hari ke depan.

Viralnya tagar #TolakRUUTNI menjadi bukti bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam pemerintahan. Keterlibatan militer dalam jabatan sipil bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip demokrasi, tetapi juga membuka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Dengan semakin luasnya gerakan penolakan ini, tekanan terhadap DPR untuk meninjau ulang revisi UU TNI semakin besar.