Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara diharapkan menjadi ajang yang membanggakan bagi Indonesia. Namun, kenyataannya, perhelatan olahraga terbesar di tanah air ini justru dihiasi oleh serangkaian masalah yang menjadi sorotan publik.

Mulai dari infrastruktur yang belum rampung hingga masalah logistik yang terlambat, PON kali ini memperlihatkan bagaimana ambisi dan kenyataan tidak selalu sejalan.

Ketika PON XXI 2024 dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September 2024, banyak yang berharap acara ini akan berjalan lancar dan menjadi momentum penting bagi kedua provinsi yang menjadi tuan rumah. Namun, dari awal, publik sudah dibuat kecewa. Masalah seperti venue voli yang belum siap digunakan, pembangunan Stadion Utama Sumatera Utara yang tertunda, hingga transportasi dan konsumsi atlet yang terlambat, semuanya menjadi tanda tanya besar.

Masyarakat bertanya-tanya, bagaimana bisa dengan anggaran triliunan rupiah yang telah dikeluarkan pemerintah, penyelenggaraan ini masih jauh dari kata sempurna? Pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 516 miliar untuk kebutuhan pertandingan PON 2024, namun pelaksanaannya tetap dirasa kurang memadai.

Besarnya Anggaran, Minimnya Hasil

Anggaran yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan PON XXI 2024 memang tidak sedikit. Di Aceh, pemerintah mengucurkan Rp 811 miliar untuk membangun dan merenovasi 18 infrastruktur penting, termasuk Stadion Harapan Bangsa, Gedung PABSI, dan Pacuan Kuda Blang Bebangka. Di Sumatera Utara, pembangunan Stadion Utama Sumut sendiri menelan biaya sebesar Rp 587 miliar, dengan luas bangunan mencapai 27.452 meter persegi dan kapasitas 25.750 penonton. Namun, meski alokasi dana mencapai triliunan rupiah, pembangunan sejumlah venue masih belum rampung tepat waktu.

Keterlambatan ini mempengaruhi jalannya pertandingan. Misalnya, GOR Voli Indoor di Sumut masih dikelilingi genangan air dan potongan material yang belum terselesaikan, sementara stadion utama yang seharusnya menjadi lokasi penutupan masih dalam tahap pengerjaan. Realitas ini tentu membuat publik bertanya-tanya mengenai efektivitas pengelolaan anggaran tersebut.

Tantangan Menjadi Tuan Rumah PON di Dua Provinsi

PON 2024 menjadi edisi yang berbeda karena diselenggarakan di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara, dengan total 65 cabang olahraga yang dipertandingkan. Aceh menjadi tuan rumah bagi 33 cabang olahraga dengan 38 venue, sedangkan Sumatera Utara menampung 34 cabang olahraga di 36 venue.

Meskipun secara konsep, penyelenggaraan di dua provinsi ini dimaksudkan untuk mendistribusikan beban dan keuntungan, kenyataan di lapangan justru menunjukkan koordinasi antar pihak masih jauh dari harapan. Banyak pihak yang mengeluhkan bahwa akses menuju venue-venue di kedua provinsi tersebut belum sepenuhnya siap, yang tentu saja berdampak pada kelancaran pertandingan dan pengalaman para atlet serta penonton.

Permintaan Maaf Menpora

Menanggapi serangkaian permasalahan yang terjadi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, mengakui kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan PON 2024. Pada 12 September 2024, Menpora menyampaikan permintaan maafnya kepada publik, mengakui bahwa ada masalah dalam koordinasi yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian beberapa infrastruktur penting.

Dito juga menjelaskan bahwa pembangunan venue sebenarnya sudah hampir selesai, meskipun beberapa akses menuju lokasi masih dalam tahap pengerjaan. Keterlambatan ini, menurutnya, terjadi akibat banyak faktor teknis dan kendala di lapangan. Namun, permintaan maaf tersebut belum cukup untuk meredakan kekecewaan publik yang telah berharap lebih dari perhelatan sebesar PON.

Dengan berbagai masalah yang muncul, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sebelum PON berakhir. Di satu sisi, anggaran besar yang telah dikeluarkan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya kepada publik. Di sisi lain, kegagalan dalam penyelenggaraan ini bisa berdampak pada citra olahraga nasional di mata internasional, mengingat besarnya skala PON sebagai ajang olahraga multicabang terbesar di Indonesia.

Kritik juga datang dari berbagai pihak, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kepolisian yang mulai mengusut dugaan adanya penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON 2024. Tindakan ini diharapkan bisa menjawab kekecewaan publik dan memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran negara.