Komunitas Konsumen Indonesia (KKI), sebuah organisasi advokasi berbasis di Jakarta, merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi bahaya Bisfenol A (BPA) dalam kemasan galon guna ulang. Sejalan dengan itu, mayoritas responden mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pelabelan risiko BPA tanpa menunggu tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Temuan survei: konsumen ingin transparansi

Survei yang dilakukan antara Oktober hingga Desember 2024 ini melibatkan 495 responden dari lima kota besar, yaitu Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin, dan Manado. Selain itu, KKI juga melakukan observasi langsung terhadap 31 lokasi usaha yang berkaitan dengan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK), termasuk agen, truk pengangkut, rumah tangga, dan depot isi ulang.

Ketua KKI, David M.L. Tobing, dalam konferensi pers pada Kamis (23/1), mengungkapkan bahwa masih ada 43,4% konsumen yang belum mengetahui peraturan tentang kewajiban mencantumkan label risiko BPA yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, setelah mengetahui informasi tersebut, 96% dari mereka ingin agar pelabelan segera diwajibkan, tanpa menunggu hingga 2028.

Dampak kesehatan BPA yang mengkhawatirkan

David menjelaskan bahwa BPA merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam produksi plastik keras, termasuk galon guna ulang. Berbagai studi global menunjukkan bahwa paparan BPA dapat berkontribusi pada masalah kesehatan serius, seperti gangguan sistem reproduksi, penyakit jantung, kanker, hingga gangguan perkembangan pada anak.

"BPA merupakan ancaman nyata bagi kesehatan publik, dan konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang transparan mengenai risiko ini. Pelabelan BPA adalah langkah pertama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen," tegas David. Mengingat bahwa 40,64% penduduk Indonesia mengandalkan AMDK sebagai sumber utama air minum (BPS, 2023), transparansi terkait keamanan kemasan menjadi semakin penting.

Kebijakan BPOM dan desakan percepatan implementasi

BPOM telah menetapkan aturan bahwa mulai April 2024, pelaku usaha AMDK wajib mencantumkan label peringatan BPA pada galon berbahan polikarbonat. Namun, regulasi ini memberikan masa transisi hingga April 2028. Menurut KKI, jangka waktu yang panjang ini tidak sebanding dengan urgensi perlindungan kesehatan masyarakat.

“Tidak ada alasan untuk menunggu sampai 2028. Pemerintah harus mempercepat implementasi pelabelan ini untuk memberikan transparansi dan edukasi yang lebih baik bagi konsumen” ujar David. Selain itu, KKI juga mendorong produsen untuk meningkatkan pengawasan pasca-produksi guna memastikan higienitas dan keamanan produk tetap terjaga sepanjang rantai distribusi.

Mencontoh negara lain dan meningkatkan edukasi publik

David menyoroti langkah beberapa negara yang telah mengambil tindakan tegas dalam membatasi penggunaan BPA. Uni Eropa, misalnya, akan melarang sepenuhnya BPA dalam kemasan pangan mulai 1 Januari 2025. Kanada bahkan sudah melarang penggunaan BPA dalam kemasan makanan sejak 2010. Jepang dan Australia juga telah menerapkan regulasi ketat terkait hal ini
Selain regulasi, KKI menekankan pentingnya edukasi mengenai bahaya BPA. Saat ini, masih banyak konsumen yang belum memahami apa itu BPA serta dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan. Informasi yang lebih luas dan akurat akan membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih cerdas terkait produk yang mereka gunakan.

“Edukasi adalah kunci utama dalam mengatasi masalah ini. Ketika konsumen memiliki informasi yang cukup, mereka akan lebih selektif dalam memilih produk yang tidak membahayakan kesehatan,” jelas David.

Dengan survei dan investigasi yang dilakukan, KKI berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas dalam mempercepat pelabelan BPA serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan dari paparan senyawa berbahaya.