Pemerintahan Presiden Prabowo akan rilis Danantara, sebuah badan investasi nasional, pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara diharapkan dapat menjadi katalis alias alat untuk melejitkan perekonomian Indonesia. Seperti halnya Temasek milik Singapura dan Khazanah di Malaysia. Mari kita pelajari selengkapnya.

Danantara, super holding BUMN Indonesia

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan program Presiden yang ingin mengoptimalisasi pengelolaan BUMN. “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada dalam pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” terangnya pada wartawan pada Senin (17/2).

Danantara nantinya akan mengelola investasi dan juga aset. Ada tujuh BUMN yang akan dikelola Danantara yang tersebar di berbagai sektor, yakni:

1. Sektor perbankan: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI)
2. Sektor energi: Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN)
3. Sektor telekomunikasi: Telkom
4. Sektor pertambangan: MIND ID

Besaran aset yang akan dikelola diperkirakan sekitar 900 juta dolar atau setara dengan Rp14.700 triliun. Modal Danantara salah satunya bersumber dari hasil efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah saat ini.

Influencer sekaligus founder Malaka Project, Ferry Irwandi, menerangkan Danantara secara sederhana melalui akun X-nya. Ferry menerangkan, sebelum ada Danantara, dividen alias keuntungan BUMN akan dialirkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setelah Danantara, dividen tersebut tidak dipakai langsung untuk belanja, tapi ada yang dialihkan ke investasi. “Kalau profit, duitnya bisa balik lagi atau diputer lagi,” cuit Ferry melalui @irwndfrry. 

Posisi Danantara dan BUMN

Nantinya, BUMN akan menjadi regulator, sementara Danantara akan jadi eksekutor. Dengan demikian, Danantara berhak atas pengelolaan dividen BUMN serta menjalankan holding investasi.

Sementara, menurut Kompas, sejatinya masih ada kerancuan hukum antara Danantara dan BUMN. Jalan pembentukan BPI Danantara sudah mulus sejak ada perubahan terhadap UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang sudah disahkan pada Selasa (4/2) lalu.

Namun, Kompas mencatat bahwa pemerintah berencana akan menjadikan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai landasan hukum Danantara. Padahal, kedudukan kedua jenis peraturan tersebut ada di bawah UU, sehingga akan jadi rancu secara tingkatan hukum. Maka, jika Danantara ingin dijadikan super holding BUMN, legalitasnya seharusnya tidak di bawah BUMN, tapi setara.

Potensi dan risiko besar di balik Danantara

Jika Danantara berhasil dan investasi yang dijalankan berbuah profit, maka ekonomi Indonesia akan terangkat dan tak menutup kemungkinan bisa sedikit lepas dari ketergantungan pajak. Keberhasilan ekonomi ini sudah banyak dicontohkan oleh negara yang menjalankan skema serupa, meski tak sepenuhnya sama. Di Singapura, Temasek telah berhasil menunjukkan keberhasilan. Melansir Kompas, nilai portofolio Temasek di tahun 2023 sudah mencapai Rp 4500 triliun.

Namun, seperti pedang bermata dua, skema BPI ini juga punya risiko tinggi. Seperti pernah terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB), lembaga serupa Danantara yang justru menjadi skandal korupsi terbesar di Malaysia. Kerugian mencapai Rp 70 triliun. Tak hanya itu, reputasi Malaysia di kancah internasional jadi tercoreng.

Melansir Tempo, jalannya Danantara ke depan sangat bergantung pada profesionalisme Presiden dan orang-orang yang ia pilih untuk duduk di belakang kemudi setir Danantara. Sebab, jalannya BPI ini tidak akan diawasi oleh pengawasan audit dan proteksi penyidikan KPK, sehingga rentan terhadap potensi penyalahgunaan.

Danantara adalah langkah ambisius dalam restrukturisasi BUMN dan strategi investasi nasional. Jika dikelola dengan transparansi dan profesionalisme tinggi, Danantara bisa menjadi tonggak baru dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, jika mekanisme pengawasannya lemah, Danantara bisa menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan potensi skandal keuangan. Keberhasilannya kini bergantung pada bagaimana pemerintah memastikan regulasi, transparansi, dan akuntabilitas tetap terjaga dalam implementasi badan investasi ini.